MediAmpera.COM - Kebijakan penghapusan terhadap tenaga honorer yang dikabarkan bakal efektif mulai Januari 2025, oleh Pemerintah Pusat, membawa dampak besar bagi ribuan pegawai honorer di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat) Provinsi Jambi.
Kebijakan ini, tujuannya menata ulang sistem kepegawaian Negara. Namun, sangat disayangkan sehingga menyebabkan ratusan pegawai honorer yang ada di kantor DPRD Tanjab Barat akan kehilangan pekerjaan dan honor yang diterima setiap bulannya.
Justru mereka (honorer-red) merasa tidak mampu mencari solusi atas permasalahan yang yang dihadapinya. Mereka memutuskan sepakat untuk menggelar doa bersama di depan kantor DPRD Tanjab Barat, Rabu 22 Januari 2025, guna memohon bantuan kepada Allah SWT.
"Kami hanya bisa memohon kepada Allah SWT, untuk memberikan jalan keluar. Informasi yang kami terima, mulai Januari 2025, kami tidak lagi menerima gaji. Kami bingung harus mengadu kepada siapa lagi," ujar Taufik, salah seorang pegawai honorer DPRD Tanjab Barat, dengan nada penuh haru.
Taufik dan kawan-kawan juga mengungkapkan,
kekhawatirannya terkait kebutuhan sehari-hari yang kian sulit dipenuhi,
terutama menjelang bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri 1446 H.
"Keadaan ini sangat berat bagi kami, apalagi
sebentar lagi memasuki bulan puasa. Kami berharap Allah memberikan jalan
terbaik untuk kami semua," tambahnya.
Sekretaris DPRD Tanjab Barat, Hidayat, menyampaikan apresiasi atas sikap para pegawai honorer yang memilih jalan damai dan religious, untuk menyampaikan keluh kesah mereka.
"Saya sangat mengapresiasi keputusan mereka, untuk tidak melakukan aksi yang dapat merugikan, melainkan lebih memilih cara yang bijak dengan berdoa. Saya yakin doa mereka akan dikabulkan oleh Allah SWT," ujar Hidayat.
Hidayat menjelaskan, bahwa upaya Pemda sedang diupayakan untuk mencari solusi terbaik. Komisi I DPRD bersama Sekda dan OPD terkait telah menjadwalkan pertemuan dengan pihak Kementerian Dalam Negeri.
"Kami berharap ada solusi konkrit, terutama untuk tenaga honorer yang masuk dalam Database BKN. Keluhan mereka sangat miris, terutama menjelang Ramadhan dan Idul Fitri. Semoga langkah bersama ini membuahkan hasil," ungkap Hidayat.
Bupati Tanjab Barat telah memberikan perhatian khusus, terhadap isu ini dengan mengutus Sekda dan sejumlah OPD terkait untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat, kata Hidayat menambahkan.
"Kami yakin, perhatian besar dari Bupati akan mempercepat penyelesaian masalah ini. Semoga para honorer segera mendapatkan kejelasan dan hak-hak mereka terpenuhi," pungkas Hidayat.
Tentu dengan doa bersama ini, para pegawai honorer berharap ada langkah nyata dari pemerintah, untuk menyelesaikan permasalahan mereka, sehingga kehidupan mereka bisa kembali berjalan dengan baik.***
Reporter : st/as | Edtor : Admin
0 Komentar